SUMBANGAN MAHASISWA UNTUK RAKYAT MENGENAI KENAIKAN BBM

Aksi dari Gerakan Rakyat Bali Tolak Kenaikan Harga BBM yang dimulai sejak Senin (26/3) di depan kampus Universitas Udayana, Jalan Sudirman- Denpasar itu digelar dengan konsep panggung rakyat. Aksi ini dimulai dari pukul 15.00 hingga 22.00 malam setiap harinya selama tiga hari berturut-turut. Peserta aksi juga membuka posko untuk mengajak masyarakat berdiskusi mengenai rencana kenaikan BBM dengan pembicara dari pakar-pakar hukum seperti dari LBH.
Berdasarkan hasil pantauan reporter Akademika pada Selasa (27/3), peserta aksi dalam panggung rakyat  itu diikuti oleh tidak lebih dari 50 orang. Belasan aparat dari kepolisian juga dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. Aksi yang rencananya dimulai dari pukul 15.00 WITA itu sampat molor karena persiapan dari peserta aksi.
Panggung rakyat sore itu dimulai dengan orasi oleh beberapa peserta aksi.  Salah satu orasi dari peserta aksi dengan tegas menolak kebijakan pemerintahan SBY yang menaikkan harga BBM 1 April mendatang. Kebijakan pemerintah SBY itu dianggap sebagai awal dari kematian bangsa Indonesia. Mereka meresahkan apabila harga BBM benar-benar naik maka harga kebutuhan bahan pokok akan ikut naik. Hal ini tentu merugikan rakyat kecil.
“Belum naik saja (BBM – red) harga kebutuhan bahan pokok di beberapa daerah sudah melambung. SBY rezim anti rakyat,” seru salah seorang peserta panggung rakyat dalam orasinya.
Tidak hanya orasi, panggung rakyat yang diprakarsai oleh BEM PM Universitas Udayana sebagai koordinator BEM se-Bali ini juga menggelar pentas seni sederhana berupa pembacaan puisi, teatrikal, dan melantunkan beberapa lagu kerakyatan.
Korlap aksi, Elbinsar Purba yang juga menjabat sebagai Presiden BEM PM Universitas Udayana mengungkapkan panggung rakyat ini tidak bersifat sekadar aksi penolakan, tetapi turut mengajak segenap rakyat untuk berdiskusi bersama, menambah wawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Nur Syafriadi mengatakan masing-masing fraksi DPRD setempat akan menentukan sikap mengenai rencana pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak pada awal April mendatang.
"Badan Musyawarah DPRD telah memutuskan agar masing-masing fraksi di DPRD untuk menyatakan sikapnya terhadap rencana kenaikan bahan bakar minyak, usai menerima surat permintaan dari organisasi mahasiswa yang meminta DPRD secara lembaga menolak kenaikan bahan bakar minyak," kata Nur Syafriadi di Tanjungpinang, Rabu.
Nur mengatakan, secara lembaga DPRD belum bisa menyatakan sikap, namun secara politik masing-masing fraksi sudah diminta untuk menyatakan sikap terhadap rencana kenaikan bahan bakar minyak itu. "Rencananya pada Senin pekan depan keputusan masing-masing fraksi itu sudah ada," katanya. Namun, politisi Partai Golkar itu mengaku, khusus untuk Partai Golkar belum ada arahan dari pimpinan pusat untuk menyatakan sikap mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak itu. "Dari Partai Golkar sampai hari ini belum ada arahan, tidak tahu kalau besok atau lusa," ujarnya. Menurut dia, aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan buruh di Kepri, adalah perjuangan untuk kepentingan bersama."Mahasiswa atau buruh yang berunjuk rasa bukan musuh, tetapi mereka berjuang untuk masyarakat, bukan hanya nasib mereka yang mereka bela, tapi nasib masyarakat semua," tambahnya.Nur juga mengakui, yang paling banyak menikmati subsidi minyak adalah orang kaya, karena mempunyai mobil yang lebih banyak mengkonsumsi bahan bakar minyak dibadingkan dengan masyarakat biasa yang menggunakan sepeda motor."Siapa yang paling banyak menerima bahan bakar bersubsidi, secara jujur adalah orang kaya," ujarnya.
Selain itu, menurut Nur, jika bahan bakar minyak naik dan harus ada perubahan anggaran untuk sejumlah proyek, pihaknya tidak mempermasalahkan, asal sesuai ketentuan."Tidak masalah dilakukan adendum jika anggaran kurang akibat harga satuan barang berubah, tapi harus sesuai mekanisme dan ada auditnya," ujar Nur. Namun dia berharap, proyek tersebut dijalankan terlebih dahulu, sebelum meminta tambahan anggaran jika memang terjadi kekurangan akibat naiknya harga satuan barang. 
Ada beberapa kesalahan yang menyebabkan kenaikan BBM.  Pertama, banyaknya Premium bersubsidi yang salah sasaran. Kedua, adanya mafia migas yang membeli BBM dengan harga lokal dan dijual ke pasar asing dengan harga asing pula.  Terakhir, harga minyak bumi yang terus meningkat di pasar internasional.
Harga BBM sudah mulai naik sejak tahun 2003. Beberapa kali pemerintah menaik-turunkan harga BBM, khususnya BBM bersubsidi. Semenjak tahun 2003 sudah terjadi perubahan harga BBM sebanyak 9 kali. Perubahan harga minyak tanah terjadi selama dua kali pada tahun 2003 yakni pada tanggal 1 Januari dan 21 Januari. Tahun 2005 terjadi dua kali perubahan, yakni pada bulan Maret dan Oktober. Harga Premium dari Rp 2.400,00/liter pada bulan maret menjadi Rp 4.500,00/liter pada bulan Oktober. Bahkan tahun 2008 pemerintah melakukan perubahan harga BBM sebanyak tiga kali, tepatnya pada 1 Mei, 1 Desember dan 24 Desember. Pada tanggal 1 Desember harga Premium Rp 5.500,00 dan menjadi Rp 5.000,00 pada tanggal 24 Desember. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 38 tahun 2008, harga minyak tanah masih berkisar Rp 2.500,00 dan Premium Rp 5.000,00. Terakhir, sebagai pemindahan bahan bakar dari minyak tanah ke gas, subsidi minyak tanah dicabut sehingga harga minyak tanah menjadi Rp 9.000,00 dan harga Premium turun menjadi Rp 4.500,00.